(021) 89454773 | (021) 29391190 jonbernard@jonb-lawfirm.com

1. Latar Belakang Pembahasan
Bahwa Pertamina dan Kahara Bodas Company (KBC) mengadakan perjajian pada tanggal 28 November 1994 yang kemudian disebut dengan “Joint Operation Contrak(JOC) untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun dan menjalankan fasilitas generating (pembangkitan) tenaga listrik . Bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) maka berdasarkan kontrak ini Pertamina dan KBC sepakat akan menyelesaikannya melalui arbitrase berdasarkan ketentuan UNCITRAL.

Kemudian dibuat kontrak jual beli energi “Energi Sales Contract(ESC) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), antara Pertamina, PLN, serta KBC, dimana PLN setuju untuk membeli tenaga listrik dari Pertamina dan KBC. Bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) maka berdasarkan kontrak ini masing-masing pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui arbitrase berdasarkan ketentuan UNCITRAL, dengan menggunakan hukum Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 20 September 1997 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 39/1997 yang menyatakan menangguhkan JOC dan ESC. Selanjutnya JOC dan ESC dinyatakan dapat diteruskan berdasarkan Keputusan Presiden No. 47/1997 pada tanggal 1 Nopember 1997. akan tetapi dengan Keluarnya Keputusan Presiden No. 5/1998 JOC dan ESC ditangguhkan kembali.

Bahwa Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) digugat oleh Karaha Bodas Company (KBC) pada tahun 1998, melalui arbitrase UNCITRAL, berkaitan dengan ditundanya proyek Karaha Bodas oleh Pemerintah. Putusan Arbitrase (final award) 18 Desember 2000 mengalahkan Pertamina dan PLN. Pertamina diharuskan membayar 261 juta dolar AS.

Bahwa kemudian Pertamina pada tanggal 14 Maret 2002 mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Uncitral tersebut ke PN Jakarta Pusat yang didaftarkan dibawah register No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase telah melampaui wewenangnya dengan tidak mempergunakan Hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah hukum yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persengketaan diantara para pihak.

2. Putusan Arbiterase tersebut tidak mengindahkan dan/atau secara keliru menafsirkan ketentuan tentang force majeure menurut Hukum Indonesia, yang menganggap bahwa force majeure hanya berlaku bagi KBC saja. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 1339 KUHPdt yang menyatakan “suatu persetujuan tidak hanya mengikat pada apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”.

3. Adanya peristiwa force majeure menurut Hukum Indonesia membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), antara lain:

Pasal 1245 KUHPdt yang menyatakan, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bungan, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk membeikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

1337 KUHPdt. Yang menyatakan, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

4. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia (RI).

5. Berdasarkan pasal V (1) (b) Konvensi New York (1958) tentang pemberitahuan pengangkatan arbiter, dan pasal V (1) (d) tentang susunan team arbitrase tidak sesaui dengan kontrak JOC dan ESC.

6. Klausule arbitrase tidak dapat dijalankan (Inoperative) dan tidak dapat dilaksanakan (Incapable Of Being Performed) sesuai pasal II (3) Konvensi New York (1958), Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1982.

7. Pasal V (1) (a) Konvensi New York (1958) para pihak tidak memiliki capacity berdasarkan hukum yang berlaku.

8. Putusan arbiterase diputus berdasarkan tipu muslihat Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan pembatalan tersebut, KBC mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran pelaksaan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dlakukan oleh arbiter atau kuasanya.

2. Dari segi Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Pembatalan putusan arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh pengadilan Swiss., Pendaftaran Pelaksanaan putusan Arbiterase Internasional hanya dapat dilakukan arbiter atau kuasanya. Berdasarkan pasal 67 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 menyatakan “bahwa penyerahan dan pendaftaran atas putusan arbiterase Internasional (asing) hanya sah apabila dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Pasal 72 (1) yang menyatakan “Permohonan pembatalan putusan arbiterase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri”. Serta pasal 72 (3) yang menyatakan “bahwa putusan atas permohonan pembatalan ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diterima”.

3. Pasal VI jo pasal V (1) (e) Konvensi New York, “Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah hanya Pengadilan di negara mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut di buat”.

Pasal V () (e) Konvensi New York (dalam terjemahan bebas)
(1) Pengakuan dan pelaksanaan putusan di tolak, atas permintaan pihak terhadap mana putusan tersebut di jatuhkan, hanya jika pihak-pihak terhadap mana putusan tersebut dijatuhkan, hanya jika dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dimintakan, bukti bahwa:

(e) Putusan belum mengikat para pihak, atau dibatalkan maupun ditangguhkan oleh badan yang berwenang di negara mana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dibuat.

4. Dari segi Kompetenti Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut seharusnya diajukan oleh Pertamina kepada Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum Tergugat.

Dalam putusan sela Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi KBC sepanjang mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. dengan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan antara lain:

1. Bahwa perkara tersebut bukanlah gugatan terhadap pelaksanaan putusan arbiterase Internasional, akan tetapi gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional, i.c. putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000.

2. Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan “yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. dan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 sendiri tidak disebutkan secara tegas, terhadap putusan arbitrase mana saja yang dapat dimintakan pembatalannya tersebut, sehingga dapat dipastikan yang dapat dimintakan pembatalan putusan arbitrase adalah termasuk putusan Nasional dan Internasional.

3. Bahwa dengan demikian yang berwenang menangani permasalahan termasuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah kewenangan PN Jakarta Pusat. Jadi pengajuan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional merupakan kewenangan absolut dari PN Jakarta Pusat.

4. Bahwa dalam perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional sebagai penggugat atau pemohon adalah pertamina bersama PLN persero. Karena pertamina berdomisili di Jakarta Pusat, maka masih termasuk wilayah kewenangan PN Jakarta Pusat.

 

2. Pembahasan
Sifat dari putusan arbitrase adalah final and binding. Boleh dikatakan, tidak ada upaya hukum yang dapat dipakai terhadap putusan arbitrase. Tidak dikenal upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dalam proses arbitrase. Campur tangan pengadilan diminimalisir. Pengadilan baru berperan apabila ada pendaftaran dan permohonan eksekusi terhadap putusan arbitrase oleh satu pihak. Baik untuk putusan arbitrase nasional (domestik) maupun putusan arbitrase internasional, disyaratkan pendaftaran sebelum putusan arbitrase dilaksanakan. Tentunya, pendaftaran untuk pelaksanaan putusan arbitrase baru diperlukan apabila pihak yang “dihukum” enggan memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Untuk putusan arbitrase nasional, permohonan pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) akan memberikan perintah eksekusi sepanjang putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase) dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak ada upaya hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri.

a. Perihal Pendaftaran Dan Pelaksanaan Putusan
Untuk putusan arbitrase internasional, pendaftaran maupun permohonan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah untuk putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia.

Ketua PN Jakarta Pusat berwenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila peelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Definisi maupun interpretasi dari ketertiban umum menjadi sangat subyektif karena UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan. Hal ini menjadi celah hukum dan membuka peluang terjadinya manipulasi, mengingat Ketua PN Jakpus memiliki diskresi untuk menafsirkan “ketertiban umum”.

Apabila Ketua PN Jakpus mengabukan permohonan eksekusi, untuk pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Sebaliknya, apabila ada penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, pengadilan hanya memberikan ijin dan mengurusi tata cara pendaftaran dan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, pengadilan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang telah diputuskan oleh majelis arbitrase.

b. Perihal Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional
Pembatalan putusan arbitrase diatur pada Pasal 70-72 UU Arbitrase. Namun tidak disebutkan secara tegas, apakah pembatalan putusan tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional dan internasional. Karenanya, ada yang berpendapat bahwa pembatalan putusan pada Pasal 70-72 UU Arbitrase, juga mencakup pembatalan putusan arbitrase internasional.

Yang lain berpendapat bahwa masalah pembatalan hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional, tidak termasuk putusan arbitrase internasional. Argumentasinya, UU Arbitrase hanya sedikit mengatur mengenai arbitrase internasional.

Praktis, bagian dari UU Arbitrase yang berhubungan dengan putusan arbitrase internasional hanyalah mengenai pelaksanaan dan penolakan pelaksanaan putusan. Selain itu, satu-satunya yurisdiksi pengadilan yang valid untukmembatalkan suatu putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara tempat putusan arbitrase dibuat.

Ada 3 alasan yang dapat dipakai, berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, oleh salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yaitu, apabila ada dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemeriksaan di arbitrase, ada dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat salah satu pihak.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menyebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase, ketiga alasan diatas harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Apapun putusan pengadilan, akan dijadikan dasar bagi hakim nantinya untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Sebelum berlaku Undang-Undang No.30/1999 (UU Arbitrase), Pasal 634 Rv menyebutkan ada 10 alasan yang dapat dipakai untuk meminta pembatalan putusan arbitrase. Di antaranya, apabila yang diputus oleh arbitrase melebihi apa yang diminta (ultra petitum), kesalahan dalam proses penunjukkan arbiter, isi putusan bertentangan satu sama lain.

Di UU Arbitrase, hanya ada 3 alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase menyebutkan bahwa alasan pembatalan putusan dapat diajukan apabila dokumen yang dipakai dalam proses arbitrase ternyata palsu, ada dokumen yang disembunyikan, serta adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak saat pemeriksaan di arbitrase. Seharusnya, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan berdasarkan salah satu dari tiga alasan yang ditentukan pada Pasal 70 UU Arbitrase

Dengan demikian, pada prinsipnya suatu putusan arbitrase memang dimungkinkan untuk dibatalkan oleh suatu pengadilan. Namun, terlihat ada perbedaan yang prinsipil mengenai pembatalan putusan arbitrase antara Pasal 643 Rv dan UU Arbitrase. Di Rv, terbuka kemungkinan pengadilan mengeksaminasi ulang pokok perkara yang telah diputus oleh majelis arbitrase.

Sebaliknya, UU Arbitrase tidak memungkinkan pengadilan untuk mengintervensi pokok perkara. Putusan arbitrase hanya mungkin dibatalkan apabila ada indikasi-indikasi “penipuan”. Indikasi itu pun harus diproses terlebih dahulu oleh Pengadilan sebelum diajukan permohonan pembatalan.

c. Perihal Konvensi New York
Kemudian, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York Tahun 1958, Indonesia terikat untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional.

Yang dimaksud putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase, berdasarkan Perma No.1/1990 adalah putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Konvensi New York (dan UU Arbitrase), pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga harus memenuhi beberapa persyaratan formal.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, Konvensi New York memang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk penolakan putusan tersebut. Namun, Konvensi New York sama sekali tidak mengatur mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase internasional.

Article V (2) (b) yang menyebutkan:
(2) Pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbiterase dapat juga ditolak apabila otoritas yang berwenang di Negara di mana pengakuan dan pelaksanaan diminta berpendapat bahwa:
     (b) pengakuan atau pelaksanaan dari putusan arbiterase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tersebut (terjemahan bebas).

Article V (1) (b):
(1) Pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase bisa ditolak, atas permintaan dari pihak yang akan dilaksanakan putusan tersebut, hanya apabila pihak tersebut dapat menyerahkan kepada otoritas yang berwenang bukti bahwa:
     (b) pihak yang akan dilaksanakan putusan arbitrase tidak diberikan pemberitahuan yang pantas tentang penunjukan arbiter atau tentang pemeriksaan arbitrase atau tidak diberi kesempatan untuk membela diri. (terjemahan bebas)

Article V dan VI Konvensi tersebut memang mengatur mengenai penolakan pelaksanaan putusan oleh pengadilan (competent authority) berdasarkan beberapa alasan yang sifatnya prosedural, misalnya ada kekeliruan prosedur dalam penunjukkan arbitrase. Dimungkinkan pula suatu putusan arbitrase akan ditolak apabila eksekusinya di suatu negara akan bertentangan dengan kepentingan umum di negara tersebut. Sekali lagi, definisi “kepentingan umum” memang sangat absurd.

Di beberapa negara, di Amerika dan Swedia misalnya, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga menjadi bagian tersendiri dalam UU Arbitrase dan sama sekali tidak menyinggung mengenai pembatalan arbitrase internasional. Hanya memang, alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional memang bervariasi antara UU Arbitrase suatu negara dengan negara lainnya.

Yang jadi persoalan, untuk perkara Pertamina melawan Karaha Bodas, apakah pengadilan Jakarta pusat berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa? Untuk menjawabnya, harus dilihat pertama kali mengenai lex arbitri (hukum dari negara tempat arbitrase diselenggarakan). Lex Arbitri nantinya akan menentukan apakah terhadap putusan arbitrase dapat diajukan keberatan atau pembatalan atau eksaminasi ulang terhadap pokok sengketa.

Meski perjanjian yang menjadi pokok sengketa dibuat berdasarkan hukum Indonesia, karena kedua belah pihak sepakat memilih Jenewa sebagai tempat arbitrase, otomatis yang menjadi lex arbitri adalah hukum Swiss. Konsekuensinya, apabila salah satu pihak merasa keberatan atau hendak mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa, harus memperhatikan hukum Swiss.

Apabila hukum Swiss menentukan bahwa memang ada upaya hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase dan upaya tersebut harus diajukan ke pengadilan di Swiss sebagai competent authority misalnya, keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak harus diajukan ke Pengadilan Swiss.

Lazimnya, upaya hukum terhadap putusan arbitrase internasional adalah penolakan pelaksanaan atau menyampingkan (set aside) terhadap putusan tersebut.

d. Perihal Pendapat Para Pakar Hukum Tentang Kasus 2
Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase Jenewa untuk sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas sudah tepat. “Seharusnya, putusan arbitrase Jenewa harus didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya sah. Yang saya lihat putusannya belum didaftar, tapi oleh pihak-pihak di luar yang bersengketa sudah dieksekusi, misalnya di Amerika, Hongkong”.

Selanjutnya menurut Prof. Priyatna, Putusan Arbitrase Jenewa masih dalam yurisdiksi arbitrase dan belum berlaku kepada pihak ketiga karena belum didaftarkan. Sebelum didaftar, tidak ada satu pengadilan pun ikut campur, itu menurut hukum Indonesia. “Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut saya sudah benar karena prosedur yang dilakukan oleh pengacara-pengacara di luar negeri salah. Mereka sudah melaksanakan putusan arbitrase yang belum didaftarkan. Jadi masih masuk dalam yurisdiksi arbitrase,”

Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum Internasional dari Universitas Indonesia. “Yang punya kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa hanyalah pengadilan di Swiss, Ia tidak melihat ada dasar hukum yang bisa dipakai pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase”. Hikmahanto berargumentasi bahwa pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Pasal 70 Undang-Undang No.30/1999 sebenarnya hanya untuk putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia, bukan untuk putusan arbitrase asing.

Sepanjang pengetahuannya, konvensi New York tahun 1958 juga sama sekali tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase, tapi hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Berdasarkan konvensi tersebut, salah satu pihak dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila sebuah yurisdiksi sedang memeriksa keberatan atau permohonan pembatalan. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa konvensi New York tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Kalau memang KBC kemudian meminta agar putusan arbitrase Jenewa dilaksanakan di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan bicara mengenai penolakan eksekusi. Di sini baru Undang-Undang Arbitrase bisa dipergunakan. Ini kan KBC tidak pernah minta pendaftaran atau minta eksekusi di Indonesia.

 

3. Kesimpulan
Terlepas dari isu mark up KKN yang meliputi proyek Karaha Bodas, isu kewenangan Pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase internasional adalah isu yang sangat menarik untuk dikaji aspek hukumnya.
Bahwa putusan sela Majelis Hakim yang menolak eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian dilanjutkan dengan pembatalan putusan arbitrase Jenewa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang suatu langkah yang “luar biasa”.

Yang menjadi permasalahan, pengadilan negara mana yang kira-kira sudi dan bersedia dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Apalagi ketika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan di Houston menilai bahwa gugatan Pertamina tergolong sebagai “contempt of court” dan memerintahkan agar gugatan tersebut dicabut.

DAFTAR PUSTAKA
1. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 86/PDT.G/2002/PN. Jkt. Pusat antara Pertamina VS Karaha Bodas Company (KBC)
2. Dr. Tineke Louise Tuegeh Longdong, S.H, M.H., Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York (1958), PT. Karya Kita, 2003.
3. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Indonesia & Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional. PT Alumni, Bandung, 2002.
4. Hukum On Line, dalam suatu wawancara dengan pakar hukum mengenai topik Pembatalan Putusan Arbitrase asing di Indonesia.
5. Yana Risdiana, SH, Tinjauan Kritis atas ketentuan pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 6, Tahun 2003.
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

1 Jon Bernard Pasaribu, S.H., M.H. adalah Founder of Law Firm Jon Bernard & Associates.

2 Pendapat para pakar hukum ini diambil dan disadur langsung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Hukum On Line, tanpa sedikitpun dilakukan perubahan-perubahan oleh penulis.

Translate »
Free WordPress Themes, Free Android Games