(021) 89454773 | (021) 29391190 jonbernard@jonb-lawfirm.com

pada tahun 2003. Meski demikian belum dapat dikatakan stabil karena belum didukung sepenuhnya oleh iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif di masing-masing sektor industri. Secara umum indikator makro seperti inflasi, kurs, suku bunga, dan sebagainya relatif baik, hal tersebut bukan merupakan jaminan bahwa pada tingkat mikro juga akan berkembang sama baiknya. Karena pada tingkat mikro-lah yang memiliki partisipasi yang luas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Belum adanya kepastian hukum dan wewenang ini, merupakan hal yang menakutkan untuk investor yang ingin masuk ke Indonesia. Saat ini risiko investasi di Indonesia masih sangat tinggi. Faktor stabilitas politik dan kepastian hukum di berbagai bidang, termasuk hubungan antar pemerintah daerah. Masalah yang terjadi menyangkut kepastian hukum yaitu independensi dari pelaksana hukum.

Sejalan dengan itu, undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha diciptakan untuk dapat memberdayakan efisiensi dibidang ekonomi.2 Akan tetapi untuk mengetahui sejauhmana undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tersebut telah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen dan masyarakat Indonesia pada umumnya, harus dilakukan pengkajian dari beberapa sudut pandang, yaitu dari sudut pandang penerapan undang-undangnya, sudut pandang kebutuhan masyarakatnya, sudut pandang penegakan hukum penyelesaian permasalahannya, dll.

Untuk lebih memfokuskan pembahasan maka penulis mencoba melihat undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tersebut sebagai tool of social control and a tool of social engineering.3 Pound menggaris bawahi bahwa dalam memfungsikan hukum sebagai alat perekayasa social harus melindungi tiga kepentingan dasar yakni kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan perorangan.4 Kerangka berfikir Pound ini akan digunakan untuk mengkaji secara sederhana propek undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha yang sedang disosialisasikan sekarang ini. Dilihat dari tujuannya, undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha dapat dianggap memenuhi harapan ideal Pound. Sebagai “alat kontrol social”, undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha ini berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.5

Selanjutnya sebagai “alat rekayasa social”, undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha ini berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Apabila melihat rumusan Pasal 3 undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak memisahkan secara jelas tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.6 Apabila cita-cita ideal tersebut di atas dapat dioperasikan dalam kehidupan nyata, undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha ini akan membawa nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang selama ini dapat dikatakan jauh dari kondisi ideal.

Disamping mengikat para pelaku usaha, undang-undang antimonopoli ini mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan analisa Friedman, yang mempertanyakan struktur, substansi dan budaya hukum,7 undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha jelas belum lepas dari struktur kelembagaan negara yang cenderung untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dibanding kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Faktor yang paling berpengaruh disamping substansi undang-undang yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kehendak politik (political will) pemerintah, profesionalisme dan independensi penegak hukum (dalam hal ini KPPU dan pengadilan), dan budaya hukum (legal culture) masyarakat.8

Harus diakui juga bahwa prospek penegakan undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha ini akan sangat bergantung pada political will pemerintah, hal ini dapat dilihat berdasarkan Teoritis Parsons9 yang mengemukakan bahwa sub-sistem politik memiliki energi yang lebih kuat dibanding hukum.

Dalam hal memahami prinsip dasar dari substansi undang-undang persaingan, sebenarnya undang-undang ini tidak dibuat untuk menciptakan persaingan10, akan tetapi apabila diterapkan secara efektif, undang-undang persaingan dapat menetralkan bahaya perilaku anti persaingan.11

Selain itu undang-undang persaingan dapat juga digunakan untuk melawan peraturan pemerintah yang tidak efisien dan mendorong efisiensi di dalam sector swasta.12 Peraturan pemerintah yang tidak dirancang dengan baik dapat memberi sumbangan terhadap penciptaan monopoli swasta dan dapat mempunyai dampak yang sama sebagaimana monopoli publik, termasuk pengurangan kesempatan melakukan kegiatan perekonomian.

Apabila kita mengikuti teori Lawrence M.Friedman sebagai “pisau analisis” untuk membedah kondisi sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, maka dapatlah dikatakan sebagai berikut:

Dalam hal substansi, secara obyektif dapat dikatakan UU No.5/1999 sebagai bagian dari komponen substansi, memang belum sempurna. Hal ini diakui pula oleh para pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang ini.13 Oleh karenanya, mungkin perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang tersebut di masa datang.

Dalam mempertimbangkan substansi, hukum antimonopoli dan persaingan sehat, perlu dilakukan peninjauan dengan dua pendekatan, yaitu:

a. Pedekatan yang lebih menekankan pada pencegahan konsentrasi atau pemusatan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau sekelompok pelaku ekonomi (konglomerasi, monopoli, oligopoli dan sejenisnya);

b. Pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan terjadinya praktek bisnis curang.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai salah satu bagian dari komponen struktural, merupakan lembaga yang baru didirikan pada tahun 1999 (keanggotaan komisinya baru diangkat tahun 2000). Terlepas dari 5 penilaian berbagai pihak atas kinerjanya, secara obyektif, perlu diakui bahwa KPPU sebagai lembaga yang baru telah berusaha mengemban amanat UU No.5/1999 melalui berbagai kegiatan. Termasuk penanganan perkara dan penyampaian saran serta pertimbangan ke Pemerintah.
Sebagai catatan, sejak berdiri hingga saat ini, KPPU telah melahirkan 15 putusan14 terhadap perkara dugaan pelanggaran Undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha. Bandingkan dengan Japan Fair Trade Commission (JFTC) yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak berdiri, tidak memutus satu pun perkara.

Oleh karenanya, perihal kondisi komponen substansi dan komponen struktural dari sistem hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini, secara obyektif dapat disimpulkan, belum tercapai suatu kondisi ideal yang diharapkan. Dan untuk mencapai itu, realistis saja, tentunya dibutuhkan waktu dan upaya yang berkesinambungan. Bagi negara-negara seperti Amerika, Jepang, dan Jerman saja, untuk sampai pada kondisi sistem hukum persaingan usaha yang seperti sekarang dibutuhkan waktu puluhan tahun. Namun, sebagai kelengkapan sebuah sistem hukum, maka eksistensi Undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha dengan KPPU telah menjadi faktor yang melengkapi awal pembangunan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

Untuk melihat komponen legal culture, berarti kita mencoba “menguji” akar budaya bangsa kita yang berbasis secara dominan kepada nilai-nilai kehidupan komunalisme ketimbang individualisme. Salah satu ciri khas dari nilai komunalisme adalah kurang diakuinya kepemilikan individual atas sesuatu property tertentu. Hampir semua property dianggap milik komunitas (bersama) atau minimal ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan komunitas.

Jika terdapat suatu property yang terabaikan oleh satu individu maka komunitas dapat saja mengambil alih dan memberikan kepada anggotanya yang dapat memanfaatkannya. Dari dominannya nilai komunalisme saja, secara logika budaya dapat dikatakan bahwa sejak lama bangsa kita mengharamkan adanya monopolisasi atas suatu property oleh individu.

Nilai-nilai seperti komunalisme inilah yang kemudian mewarnai sebagian besar hukum adat bangsa ini. Sementara nilai-nilai individualisme justru “terimpor” dari Belanda sebagai salah satu negara yang menganut “civil law”. Infiltrasi budaya hukum yang terjadi melalui berbagai produk peraturan perundang-undangan Belanda yang sampai saat ini sebagian besar masih dipertahankan termasuk produk hukum yang mengatur perbuatan curang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Disamping itu kultur masyarakat yang bersifat menjunjung tinggi keharmonisan, kerjasama dan gotongroyong, menjadikan pemahaman akan prinsip kompetisi atau persaingan tentunya tidak akan mudah diterima karena kita telah terbiasa hidup dengan nilai-nilai tersebut.

Membicarakan undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja, yaitu dimensi hukumnya, melainkan juga harus dilihat dari dimensi politik15 dan ekonominya.

Secara sangat sederhana dapat dikatakan bahwa dimensi politik dari undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha dapat dilihat dari kemauan politik penguasa negara untuk memilih sistem ekonomi seperti apa yang akan diterapkan. Kemauan politik ini akan sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang mendominasi elit politik. Jika elit politik lebih menekankan pertumbuhan ketimbang pemerataan (seperti pada masa ORBA), maka antimonopoli akan menjadi kurang penting. Sebaliknya jika elit politik lebih menekankan pada pemerataan, maka antimonopoli atau persaingan sehat agaknya akan menjadi suatu keharusan.

Sebab pada kenyataannya ada beberapa contoh hambatan-hambatan terhadap persaingan yang dapat dilakukan oleh pemerintah:16

– Menyebabkan distorsi persaingan melalui pemberian subsidi (“bantuan pemerintah”).

– Pelanggaran terhadap syarat menjaga pasar tetap terbuka dengan melaksanakan kebijakan perdagangan yang melindungi pasar domestik dari impor, misalnya melalui kebijakan bea cukai atau anti dumping.

– Pelanggaran terhadap suatu kebijakan moneter berorientasi stabilitas (kebijakan uang mudah).

– Persaingan juga dapat mengalami distorsi akibat kebijakan finansial, misalnya melalui kemudahan pajak bagi perusahaan besar atau kebijakan fiscal yang dapat menghambat pendirian perusahaan-perusahaan baru.

Dimensi ekonomis dari undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha kurang lebih akan melihat persoalan antimonopoli dari sisi efisiensi serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi itu sendiri.

Dalam konsideran disebutkan bahwa acuan undang-undang ini antara lain adalah Pasal 33 UUD ’45. Itu berarti bahwa secara yuridis-filosofis undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia.

Dengan demikian, secara ideal di dalam undang-undang ini harus dimuat keempat dasar dari sistem ekonomi indonesia, yaitu:

  • Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
  • Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat.
  • Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal (liberal kapitalistik).
  • Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ditinjau dari isinya, Undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha ini sudah cukup memadai, terutama jika dilihat dari ide untuk mencegah dan menaggulangi tindakan monopoli dan persaingan curang. Boleh dikatakan bahwa undang-undang ini tidak banyak berbeda dengan undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. bahkan dalam beberapa segi undang-undang ini lebih rinci daripada yang berlaku di Amerika Serikat itu.

Secara garis besar undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha mengatur mengenai:

  • Pengertian-pengertian umum tentang apa yang dimaksud monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan, pasar, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, konsumen, barang dan jasa;
  • Pengaturan larangan melakukan praktek oligopoli;
  • Pengaturan mengenai larangan penetapan harga (price fixing, price discrimination, predatory price fixing);
  • Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan boikot yang dapat mencegah pesaing baru untuk memasuki pasar;
  • Pengaturan mengenai larangan melakukan perjanjian untuk menciptakan kartel;
  • Pengaturan mengenai larangan melakukan tindakan yang bersifat oligopsoni (larangan untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguasai pembelian atau pasokan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengendalikan harga) yang akan mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan curang;
  • Pengaturan mengenai larangan integrasi vertikal untuk mencegah penguasaan suatu produk dari hulu sampai hilit;

Yang belum kelihatan dalam undang-undang ini adalah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber daya alam. Undang-undang ini belum menegaskan apakah pengelolaan sumber daya alam ini akan diserahkan kepada BUMN atau kepada lembaga swasta. Apakah pembentuk undang-undang melupakan persoalan ini atau menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh BUMN tidak perlu dimasukkan kedalam undang-undang ini. Jika alasan terakhirlah yang benar, maka kiranya mungkin perlu segera dipikirkan untuk menyusun suatu undang-undang yang akan memberi mandat kepada BUMN untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini telah menjadi rahasia umum bahwa praktek-praktek usaha anti persaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Good Coporate Govermence17 telah lama subur dan berkembang di Indonesia. Praktek persekongkolan (conspiracy) untuk menentukan pemenang di dalam sebuah tender sebagai contoh, adalah satu dari sekian banyak praktek-praktek anti persaingan yang seringkali ditemui di dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu elemen terpenting dalam terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat sangat bergantung kepada efektifitas penerapan nilai-nilai atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di dalam sebuah perusahaan. Penerapan prinsip Fairness (kewajaran), Disclousure dan Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas) dan Responsibility (responsibilitas) di dalam perusahaaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

1 Jon Bernard Pasaribu, S.H., M.H. adalah Founder of Law Firm Jon Bernard & Associates.

2 Bandingkan dengan Robert Lande dalam Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia, yang berpendapat “bahwa tujuan utama dari undang-undang antitrust adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan”.

3 Roscoe Pound, Interpretation of legal History, Chapter 7, dikutip dari W, Friedman, Legal Theory (terjemahan: teori dan filsafat edealisme filosofis & Problematika Keadilan), PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 140-147., dalam Persaingan usaha dan Hukum yang mengaturnya, diterbitkan oleh Proyek ELIPS hal 52.

4 Kepentingan umum yang dimaksud oleh Pound meliputi (i) kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan hakikat kepribadian, dan (ii) kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan social (dalam W.Friedman, Op.cit,) selanjutnya, kepentingan social dimaksud meliputi: keamanan umum dan institusi-institusi sosial, moral umum, pengamanan sumber-sumber daya social dan kemajuan social serta kehidupan individual. Sedangkan kepentingan-kepentingan perorangan terdiri dari: perlindungan hak-hak pribadi, hubungan-hubungan domestik (orang tua, anak, suami-istri) dan kepentingan substansial yang terdiri dari: kepemilikan, kontrak, keuntungan, dll. (dalam sajipto Raharjo, op cit) dalam Persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya, op cit, hal. 53.

5 Lihat Pasal 3 huruf a dan e UU No 5 tahun 1999.

6 Lihat DR. Syamsul Ma’arif, S.H, LL.M., Tangtangan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam kesempatan ini dikemukakan bahwa tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan tujuan jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi ekonomi.

7 Lihat Lawrence M.Friedman, The legal system: A social science perspective, Russell sage foundation, new york, 1975, hal 13-15, Friedman mengemukakan bahwa untuk menganalisa suatu system hukum harus dilihat dari tida aspek yakni: (a) structure, (b) substance, dan (c) legal cultur. Sebagai bahan perbandingan lihat Achmad Ali, Persaingan Usaha Tidak Sehat: Suatu tinjauan sosiologi hukum, makalah pada kusus singkat larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kerja sama F.H. UNHAS dengan center of Community legal education for eastern Indonesia F.H.Universitas Udayana dan Universitas San Fransisco, Ujung Pandang, 15-16 Mei 1999, dalam Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya, Opcit. hal 56.

8 Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya, Opcit. Hal 58.

9 Parson mengemukakan bahwa suatu system social dibangun atas beberapa sub-sistem yakni:sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik, sub-sistem budaya. Dalam Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya. Opcit. hal 58.

10 Lihat kebijakan mengani persaingan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: dalam laporan tentang masalah-masalah dan pilihan-pilihan, hal. 8

11 misalnya monopoli dan kartel dapat dengan sengaja menciptakan kekurangan pasokan produk tertentu, dengan akibat sejumlah konsumen tidak dapat memperoleh produk tersebut sedangkan konsumen lain membayar harga yang dinaikkan, atau harga monopoli. Selanjutnya pelaku usaha monopoli dan kartel mempertahankan kekuasaan pasarnyanya dengan menghambat masuknya pelaku usaha baru kedalam pasar.

12 Bandingkan dengan dispersi/penyebaran kekuasaan ekonomi, dalam artikel yang menyatakan bahwa tujuan kebijakan antitrust non ekonomi adalah menyebarkan kekuatan ekonomi. Bahwa kebebasan politik dapat dipelihara dengan memisahkan kekuasaan diantara ketiga cabang pemerintahan federal dan antara pemerintahan federal dan negara. Dengan demikian tidak seorangpun yang dapat begitu kuat secara politis untuk menggunakan kekuasaannya untuk merugikan masyarakat.

13 Lihat Kompas 29/3, menurut Syamsul Maarif, tiga dari empat perkara putusan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diteruskan ke meja hijau dikalahkan keputusan pengadilan tingkat pertama. Penyebabnya antara lain karena belum harmonisnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan perundangan lain yang telah ada.

14 Informasi ini disampaiakan oleh anggota KPPU, Soy M Pardede dan Syamsul Maarif, pada kompas tanggal 29 Maret 2004.

15 Lihat opini Hikmahanto Juwana dalam Kompas, senin, 26 April 2004, dikatakan bahwa dalam kenyataan sehari-hari hukum dapat berfungsi untuk berbagai kepentingan. Hukum dapat berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat, bahkan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen politik. Sebagai instrumen politik, hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam kehidupan bernegara, hukum sebagai instrumen politik terjadi saat penguasa menggunakan hukum untuk mengukuhkan kekuasaan yang dimilikinya. Penguasa dapat menggunakan hukum untuk membatasi, bahkan memberangus kekuatan oposisi dan kegiatan masyarakat. Sebaliknya, kekuatan oposisi ataupun LSM dapat menggunakan hukum untuk menjatuhkan pemerintah.

16 Lihat Knud Hansen dkk, Legal Commentary, Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Katalis, hlm. 11.

17 Lihat M. Doddy Kusadrianto, Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance, Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI). Bahwa pencantuman aturan mengenai persaingan usaha yang sehat di dalam Code of Conduct akan dapat menjadi landasan kuat bagi perilaku usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam rangka turut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

Translate »
Free WordPress Themes, Free Android Games