(021) 89454773 | (021) 29391190 jonbernard@jonb-lawfirm.com

1. Pendahuluan
Rasa keadilan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bali terusik dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2004, yang membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002

Kontroversi keputusan tersebut, sebelumnya juga sudah terjadi diantara pengambil keputusan, yaitu dengan adanya “Dissenting Opinion”2. Dimana ada 4 (empat) hakim menyatakan menolak permohonan uji materil undang-undang tersebut di atas.3 Pembatalan undang-undang tersebut didasarkan kepada suatu pemikiran dan kefahaman pengambil keputusan terhadap asas retroaktif.
Satu pihak para hakim yang setuju untuk dikabulkannya permohonan uji materil berpendapat bahwa:

1. Roh yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht yang merupakan asas yang bersifat universal adalah asas non retroaktif adalah sesuatu yang bersifat mutalk.

2. Sampai saat ini belum ada definisi dan pemahaman yang universal tentang apa yang disebut terorisme tersebut. Kecenderungan yang terjadi lebih menekankan one dimensional conception on terrorism dengan konstruksi gagasan bahwa terorisme secara dominan dan resmi dalam pengertian bahwa pelaku yang ditunjuk bersifat tunggal. Padahal, terorisme juga dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk berbagai kekerasan structural.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2002 tentnag Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang tidak perlu diberlakukan surut karena unsure-unsur dan jenis kejahatan yang terdapat dalam terorisme menurut undang-undang dimaksud sebelumnya telah merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.

4. Pemberlakukan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi.

5. Sementara itu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut statuta Roma Tahun 1998 adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan., kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sedangkan menurut Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Merujuk pada Statuta Roma Tahun 1998, maupun UU nO. 39 Tahun 1999 peristiwa peledakan bom di bali 12 Oktober 2002 belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada.

6. Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2003 untuk menilai peristiwa konkret, yaitu peristiwa peledakan bom di Bali yang terjadi sebelum UU tersebut ditetapkan, bertentangan dengan prinsip pemisahaan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dianggap telah melakukan sesuatu yang merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan pemerintah negara. Pemberlakuan kaidah hukum oleh pembentuk UU terhadap sesuatu peristiwa konkret yang terjadi sebelumnya dapat menjadi preseden buruk yang dijadikan rujukan.

7. Permohonan pemohon harus dikabulkan karena UU Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan dan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28i ayat (1) UUD 1945 dan oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan UU Nomor 16 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan disisi lain para hakim yang tidak setuju untuk dikabulkannya uji materil berpendapat bahwa:
1. Penerapan secara retoaktif merupakan tuntutan keadilan karena dipandang sangat bertentangan dengan moral manusia. Apabila hak asasi manusia pelaku yang dilindungi dengan dalil larangan perlakuan asas retroaktif, hal tersebut justru membiarkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar dan parah.

2. In casu dalam kasus bom Bali, delik yang diatur pada dasarnya telah merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam dalam undang-undang tindak pidana sebelumnya dan dengan ancaman pidana maksimal yang sama dengan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Kesadaran hukum bahwa tindakan tersebut merupakan satu kejahatan telah ada. Oleh karena itu, secara substantif, larangan “nulla poena, nullum delictum sine lege praevia” tidak dilanggar meski aspek lain dalam undang-undang nomor 15 dan 16 Tahun 2002 yang dinyatakan surut.

3. Validasi pemberlakuan terbatas undang-undang secara retroaktif di atas dengan memperhatikan jumlah korban yang sangat besar dan ditujukan pada ras atau golongan tertentu dan dengan jaringan yang luas dan terorganisasi bahkan melalui persiapan secara transnasional dengan akibat-akibat yang luar biasa terhadap wilayah-wilayah RI, maka kepentingan umum yang perlu dilindungi sangat besar dibandingkan dengan bobot hak asasi secara individual dari pemohon.

4. Prinsip nonretroaktif yang berbunyi “nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali” sesungguhnya bukan prinsip atau asas hukum yang berdiri sendiri.

5. Para hakim ini mengggunakan contoh Pengadilan Nuremburg untuk menunjukkan bahwa dalam batas-btas tertentu, prinsip berlaku surut suatu ketentuan hukum dapat diterima. Pengadilan Nuremburg dibentuk berdasarkan Piagam London dan ditujukan terhadap pelaku kejahatan selama berlangsungnya Perang Dunia II, yang dituduh melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

6. Dalam Pengadilan Nuremburg dikemukakan prinsip nonretroaktif tidak bersifat mutlak karena ada kebutuhan untuk memberlakukannya. Argumen yang dikemukakan hakim Jackson pada Pengadilan Nuremburg, antara lain jika perbuatan itu demikian tercela sehingga keadilan membenarkan untuk menghukum perbuatan itu; prinsip umum keadilan mengesampingkan hukum nasional yang ada/berlaku; ketidakberlakusurutan melalui reinterpretasi terhadap hukum tertentu; dan adanya pelanggaran yang nyata terhadap hukum sebelumnya.

7. Pengesampingan penerapan prinsip nonretroaktif dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar dua larangan, yaitu larangan untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang bukan dianggap sebagai kejahatan ketika perbuatan itu dilakukan. Kedua, merumuskan aturan hukum baru yang memuat hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang diberlakukan pada saat suatu perbuatan pidana dilakukan berdasarkan rezim hukum sebelumnya.

8. Peritiwa bom Bali, bukanlah kejahatan perang dan juga tidak memenuhi definisi yuridis kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi, ketiadaan definisi hukum tidaklah serta merta berarti meniadakan peristiwa dan akibat hukum yang ditimbulkannya dan apalagi membebaskan pelakunya. Jika itu dilakukan maka akan mencederai asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana umum yang diakui sebagai norma dasar, yaitu setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman.

9. Akibat peristiwa pengeboman, ada 202 orang tewas, 188 diantaranya adalah warga negara asing, 519 orang luka atau cacat seumur hidup, termasuk kerugian materil dan bertambahnya pengangguran.

10. Terorisme selalu mengambil sasaran tempat yang ramai, tetapi paling lemah pengawasan keamanannya oleh aparat hukum. Dengan demikian, terorisme adalah kejahatan dengan target korbannya masyarakat. Apabila asas nonretroaktif secara multak tidak dapat diterapkan pada terorisme yang modusnya dapat menimbulkan terror, maka rasa keadilan akan sangat terkoyak.

Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud untuk membahas tentang pertentangan putusan dari para hakim yang mengabulkan dan atau menolak permohonan uji materil undang-undang tersebut di atas. Penulis secara sederhana akan membahas konsep keadilan yang ada pada putusan tersebut yang merupakan imbas yang ditimbulkan oleh pembatalan putusan tersebut di atas berdasarkan ajaran filsafat hukum Pancasila.

 

2. Pembahasan
Dalam mengantarkan suatu masyarakat negara menuju suatu cita-cita tertinggi yang didambakan dan diharapkan, maka negera tersebut harus dibangun dan didirikan dengan terlebih dahulu merumuskan nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya.

Seyogyanya nilai-nilai intrinsik tersebut lahir dari pemikiran yang mendalam untuk menemukan pandangan filosofis. Pandangan filosofis tersebut mengalirkan watak normative dan konstitutif terhadap materi dan isi bangunan konstitusi (yang dapat berwujud struktur dan proses), menjadi sumber nilai dan cita-cita yang hendak dituju, karena dalam pandangan filosofis tersebut tertuang harapan dan keinginan kearah mana negara tersebut hendak dibangun.

Sebagai pandangan filosofis bangsa Indonesia dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah Pancasila. Pancasila dipandang sebagai ideologi terbuka,4 yang menurut pendapat Adulkadir Besar ideology seperti yang terungkap dari jalan pikiran para pendiri negara Republik Indonesia pada waktu itu mengidentifikasi dasar dari negara Indonesia merdeka adalah “seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat, dijadikan dasar menata dirinya, dalam menegara”.5 Stuktur ideology Panacasila menurut beliau terdiri dari Pertama, pandangan filsafati tentang alam semesta dan tentang manusia; kedua, konsep masyarakat ideal yang dicita-citakan, dan; ketiga, metoda berpikir reflektif final.

Berbicara tentang nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang Pancasila, kita juga harus membicarakan mengenai citahukum Indonesia yang merupakan suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus konstitutif, yang merupakan syarat transcendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Artinya tanpa citahukum tak akan ada hukum yang memiliki watak normatif.
Cita hukum Indonesia yang terkandung di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, angka III, meliputi, sebagai berikut:

1. yang berdaulat adalah seluruh rakyat, bukan individu
Asumsi filosofis yang mendasarinya adalah manusia itu disamping sebagai mahluk individu sekaligus juga sebagai mahluk sosial, keterkaitan dengan linkungan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, bahkan eksistensi kemanusiaannya akan sangat ditentukan oleh adanya kehidupan yang saling bergantungan tersebut, dan kebergantungan tersebut akan menjadi energi yang menyalakan kehidupan bersama apabila terpancar dari adanya relasi saling memberi yang membentuk suatu lingkaran kebersamaan secara integral.

Kedaulatan (sovereignity) adalah kekuasaan atau kewibawaan tertinggi yang ada dalam sebuah negara. Kedaulatan adalah cirri utama negara. Yang dimaksud disini adalah tidak ada lagi pihak (didalam negara) yang perlu diminta lagi izinnya untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan itu adalah hak atas kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung dan tanpa kecuali.

Paham berdaulat adalah seluruh rakyat hanya mempertegas eksistensi dari seluruhan jamak pada interaksi saling memberi, yang secara terus menerus menhidupi, menerangi dan menjadi jiwa rakyat yang berdaulat, satu kesatuan yang saling menjaga. Oleh karena itu, paham mengenai seluruhan intergral alami ini, tidak mungkin melahirkan kesimpulan bahwa yang berdaulat adalah individu.
Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi, yang terpusat pada seseorang atau individu dan atau sekelompok orang, hampir bisa dipastikan akan berakhir dengan kegagalan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karenanya letak kedaulatan seyogyanyalah ada ditangan rakyat.

Satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokrasi, tidak ada orang atau kelompok orang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain. Wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dari persetujuan para warga sendiri.

Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang memiliki sejumlah parameter kerakyatan. Pertama, rakyat yang sadar akan status kerakyatannya (citizenship), seseorang datang dari pengetahuan tentang diri dan lingkungannya untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak bersikap, untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam suatu proses kenegaraan.
Kedua, rakyat yang memiliki kesadaran kolektif, bangunan kerakyatan di suatu negara bisa dikatakan kesadaran kolektif mereka hilang dan sikap individualistic merajalela. Rakyat adalah sebuah keluarga kemanusiaan yang satu dama lain tidak bisa dipisahkan. Kolektif diantara rakyat dibangun agama, bangsa, negara dan kemanusiaan. Ketiga, rakyat yang memiliki solidaritas. Hal ini menyangkut sikap kepedulian seseorang terhadap orang lain, berbuat kebaikan, tolong menolong dan saling melengkapi. Dalam bahsa Ernest Renan, perasaan sepenanggungan akan membentuk jiwa suatu bangsa.

Keempat, rakyat yang egaliter. Tidak boleh ada sekat-sekat pelapisan yang bersifat merendahkan.
Dalam kedaulatan individu, maka konsep kedaulatan seperti ini akan melahirkan pola penjumlahan (agregasi) terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing individu, implikasinya adalah diberlakukannya mekanisme voting dalam setiap pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan rakyat yang berdaulat manakala menetapkan kebijaksanaan politik yang akan mengikat bagi seluruh rakyat.

Konsep yang berdaulat adalah individu, tidak mendapatkan tempat dalam khasanah fiolsafat Pancasila, karena kedaulatan individu bersumber dan berpangkal pada masyarakat yang berfaham liberalis, yang menjunjung tinggi kebebasan individu, mereka memiliki budaya, nilai-nilai dan peradaban tertinggi dari pandangan filsafat individualisme, sedangkan dalam filsafat Pncasila cita-cita tertinggi yang didambakan oleh masyarakat Indonesia adalah mewujudkan keadilan, itu merupakan kebaikan riil (real goods) yang sama-sama dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh masing-masing dari aliran paham yang tumbuh, dipercaya dan diyakininya, begitu pula dengan paham masyarakat sosialis (maxizme) yang mendambakan terwujudnya masyarakat tanapa kelas.

2. keadilan bersifat intersubyektif, tidak bersifat individualistic
Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan tranformasi dari Sila Kelima Pancasila yaitu, Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung Faham bahwa: “Keadilan itu bersifat intersubjektif, yaitu merupakan produk dari relasi antar subjek, dan tidak bersifat individualistic”

Keadilan bukan merupakan barang jadi (ready made thing) yang berstatus sebagai hak bawaan dari tiap individu manusia sejak ia dilahirkan, keadilan merupakan hasil relasi saling bergantung antar manusia yang menjalankan funsi kewajibannya untuk memberi kepada sesama dan lingkungannya, keseimbangan antar kewajibannya untuk memberi kepada sesama dan lingkungannya, keseimbangan antar kewajiban dan hak intersubjektif itulah yang melahirkan keadilan. Jadi konsepsi yang mendasari keadilan adalah adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak adalah (jamak), tidak (tunggal) sebagaimana dipahamkan oleh ajaran filsafat individualisme dari barat.

Dalam menjalani kebersamaan hidup antar manusia yang original bukanlah hak melainkan kewajiban, yaitu kewajiban memberi kepada lingkungan. Dari interaksi saling memberi sebagaimana simaksud, terungkaplah pengertian mengenai hak; yaitu hak seseorang adalah turunan (derivant) dari kewajiban. Hak secara logic maupun empirik menunjukk pada adanya orang lain, bila dia hidup sendirian tanpa orang lain niscaya hak tersebut tidak akan pernah ada, jadi adanya hak karena adanya relasi dengan orang lain tersebut. Hak itu menjadi ada secara a-posteriori yaitu setelah berlangsungnya relasi dengan orang lain.

Tiap-tiap hal yang ada dalam lingkungan dapat menjadi objek dari kewajiban memberi manusia, serentak dengan terjadinya interaksi antar manusia dan suatu objek dalam lingkungannya, objek tersebut juga bertingkah laku sebagai subjek yang memberi kepada manusia lainnya atau objek yang lain lagi. Dengan demikian dalam tiap interaksi terwujudlah keseimbangan antara kewajiban dan hak antara pasangan subjek-objek yang secara menyeluruh membentuk totalitas keseimbangan. Sehingga dalm interaksi antara manusia dan lingkungannya tersebut terwujudlah keadilan sebagai totalitas yang identik dengan keadilan social. Dengan terjadinya transformasi dari kewajiban kepada hak antar subjek yang jamak, maka keadilan social terjamin terwujudnya.

Keseimbangan antara kewajiban dan hak yang terwujud dalam setiap interaksi antara segenap pasangan subjek yang dalam terminology (Ideologi Pancasila) diungkapkan dengan kata-kata, “keadilan social”, dan yang untuk konteks keindonesiaan, ditambahkan dengan kalimat (particular) “bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu “idea we action”, atau suatu konsep idealita yang hendak diwujudkan dengan usaha (action). Agar prosesi aktivitas dalam bertingkah laku mewujudkan keadilan social dimaksud selalu berada dalam bingkai “keadilan” dalam konsepsi filsafat hukum Pancasila (yang mengajarkan bahwa subjek dari keadilan adalah jamak dan tidak tunggal), maka norma dasar perilaku apriori memberi kepada lingkungan yang dalam kualitasnya sebagai cita hukum, berfungsi sebagai suatu “idea we judge by” atau suatu edea (konsep) yang kita gunakan untuk menilai, tertransformasi menjadi “keadilan itu bersifat intersubyektif, dan tidak bersifat individualistic”.

3. kehendak rakyat adalah kehendak seluruh rakyat, bukan kehendak individu.
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, hal ini merupakan transformasi dari sila keempat Pancasila yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila Keempat ini mengandung faham bahwa: “Kehendak Rakyat berdaulat adalah kehendak seluruh rakyat, bukan kehendak mayoritas rakyat”

Dengan merujuk penjelasan pada apriori-hukum yang pertama dari citahukum Indonesia, yang menyatakan bahwa “yang berdaulat adalah seluruh rakyat dan bukannya individu”, maka implikasi logiknya adalah “kehendak rakyat”, karena kalau mengikuti pola kehendak mayoritas rakyat, maka berarti yang berdaulat adalah individu, mayoritas rakyat hanya merupakan suatu penjumlahan (agregasi) dari individu yang berdaulat, yang bersumber dari faham (dilsafat) individualisme atau liberalisme.

Konsep yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, adalah konsepsi yang sebangun dengan pandangan filsafat Pnacasila tentang manusia dan masyarakat, yaitu suatu kebersamaam hidup antara sejumlah orang yang terselenggara melalui interaksi saling memberi. Dalam pengertian ini, masyarakat sebagai suatu entries adalah produk dari interaksi saling memberi, maka masyarakat baik kelahirannya maupun eksistensinya akan bergantung kepada kebersinambungan interaksi saling memberi yang dilakukan oleh warganya. Sebaiknya interaksi anta warga tersebut juga bergantung kepada keberhasilan penataan dan pengaturan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian hubungan antara masyarakat dengan warganya bersifat a-simetrik, dengan relasi yang diembannya ini masyarakat menata dan mengatur secara normative relasi sesuatu dengan tujuan, yaitu agar interaksi saling memberi antar warganya dapat terjamin keterselenggaraannya. Dengan demikian antara masyarakat dengan warganya terjalin relasi saling bergantung. Dalam interposisi seperti itu, individu warga tidak memandang masyarakat sebagai suatu lembaga yang secara harfiah berada di atas dirinya, melainkan sebagai sosok dari dirinya sendiri yang secara fitrah adalah saling berkait, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan bergantung. Sebailiknya masyarakat juga tidak memandang warganya sebagai mahluk yang berasal dari luar dirinya, melainkan sebagai sumber genetic dari dirinya sendiri, ibarat api dan panasnya, api mengeluarkan panas dan pans berasal dari api, api dan panas keduanya adalah entitas yang menyatu dan saling bergantung, api dan panas tidak mungkin terpisahkan.

Relasi alami antara masyarakat dan individu warganya sebagaimana tergambarkan di atas akan melahirkan sudut pandang yang searah, artinya antara individu dan masyarakat tidak mengenal perbedaan kepentingan, lebih-lebih kepentingan yang bertolakan. Hubungan yang saling ketergantungan antara masyarakat dan para warganya melahirkan keadaan yang saling memeliharaeksistensi pihak yang lain. Kewenangan atau kekuasaan yang diemban oleh masyarakat digunakan demi terpeliharanya kebersamaam hidup warganya, sedangkan interaksi saling memberi yang dilakukan oleh para warga adalah demi terpeliharanya masyarakat sebagai seluruhan.

Sebagai contoh dalam realitas kehidupan, masyarakat membutuhkan informasi apapun yang mencermintakn aspiransi para warganya, dan hal tersebut dapat diperoleh melalui suatu interaksi saling memberi antara masyarakat dan warganya. Interaksi antar informasi yang saling terjalin inilah yang dalam bahsa Pancasila disebut sebagai “musyawarah untuk mufakat” sedangkan keorganisasian masyarakat yang pola kerjanya mengikuti kerangka berfikir musyawarah untuk mufakat tersebut, dalam konsepsi Pancasila di artikulasikan sebagai ajaran tentang “kemasyrakatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dari seluruh warga”. Dalam negara modern, yang menentukan kebijaksanaan negara tidak lagi harfiah seluruh rakyat, yang mengungkapkan faham demokrasi kerakyatan yang bersendikan kebersamaan yang terkandung dalam ungkapan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Selain sebagai sebuah faham demokrasi demokrasi kerakyatan, maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung ajaran tentang prosedur dan mekanisme menemukan pendapat yang dianggap “terbaik atau terbenar” dari berbagai pandangan yang berbeda mengenai sesuatu objek. Dengan terjadinya interaksi saling memberi antar pendapat yang berbeda, muncullah hasil yang berupa pendapat yang terbenar atau terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda-beda mengenai hal yang sama. Dalam kondisi demikian, maka hubungan saling memberi itu berujud pada sikap iklas mengakui kebenaran pendapat orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kekurangan atau kekhilafannya sendiri.

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa Sila Keempat dari Pancasila yang berbunyi, bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, tersebut disamping mengandung ajaran tentang demokrasi kerakyatan khas Indonesia, juga menunjukkan prosedur demokratik untuk mengidentifikasi kehendak oleh paham demokrasi Indonesia adalah pola pengambilan kebijaksanaan yang mencerminkan kehendak dari keseluruhan rakyat dan kehendak dariu mayoritas rakyat. Kehendak dari keseluruhan rakyat tersebut merupakan substansi dari ajaran demokrasi yang tumbuh sebagai nilai-nilai yang dipancarkan oleh Pancasila.

4. negara mengakui sekaligus memelihara pluralitas agama yang dipeluk oleh rakyat Indonesia, dan segenap kebijakan negara merujuk pada moral religius.

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini merupkan tranformasi dari sila pertama dan kedua Pancasila yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ini mengandung faham bahwa: “Negara mengakui sekaligus memelihara pluralisme agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh rakyat Indonesia, dan kebijakan negara harus merujuk pada moralitas religius”.
Bukanlah hal baru jika dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu telah mengakui adanya kekuatan diluar dirinya sebagai factor kausalitas yang memelihara kesemestaan alam ini, bahkan mempercayainya sebagai factor dominan yang melahirkan dan menjaga eksistensi kehidupan semesta, kepercayaan tersebut meninggalkan jejaknya pada nilai-nilai budaya bangsa yang sebagian factor dominan yang melahirkan dan menjaga eksistensi kehidupan semesta, kepercayaan tersbut meninggalkan jejaknya pada nilai-nilai budaya bangsa yang sebagian masih terpelihara secara samar-samar. Dan setelah masuknya agama-agama besar didaratan nusantara, kepercayaan tersebut menjadi mengkristal sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ini artinya, secara potensial kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga saat ini dilandasi oleh kepercayaan spiritual yang berasal dari luar dirinya. Kepercayaan tersebut yang kita kenal sebagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh seluruh masyarakat dan menjadi sumber nilai dalam menjalani kehidupannya baik secara individu maupun social. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan pandangan hidupnya yang selalu mengacu dan bersendikan kepada kepercayaan imani yang melekat dengan jiwa kehidupannya. Sehingga paham “sekularisme dan atheisme” ditolak tegas-tegas oleh masyarakat Indonesia, karena hal itu bertentangan dengan sifat bawaan yang tertanam dalam jiwa bangsa yang selalu tunduk dan mengabdi realitas tertinggi yaitu, Tuhan Yang Maha Esa.

Pada sisi yang lain keberagaman kepercayaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek kehidupan masyarakat adalah salah satu kekayaan yang harus tetap dijaga dan dipelihara agar senantiasa menjadi energi kreatif untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan saling menghargai. Tidak boleh satu kepercayaan merasa lebih unggul dan menodai kepercayaan yang lainnya, tetapi segenap kepercayaan yang hidup dan diyakini semuanya oleh masyarakat Indonesia berhak memperoleh tempat yang sama terhormatnya. Berdasarkan pemikiran ini, maka negara mengakui tanpa diskriminasi dan menjaga kelangsungan praktek keagamaan yang diyakini dan dijalankan oleh warga masyarakat agar jiwa religiositasnya yang selama ini bersemayam dalam kehangatan hidup bersama tetap menyala menyinari nurani dan telpelihara sampai kapanpun juga. Pada sisi yang lain negara juga tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang secara diametral betentangan atau mendistorsi nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh warga masyarakat, walaupun kepercayaan tersebut hanya dianut oleh sekelompok minoritas warga negara, sebab kita saling terikat dengan tali kebersamaan sebagai anak bangsa yang harus selalu mengakui keberangaman budaya dan nilai-nilai sebagai kekayaan yang harus tetap dipelihara.

Agama bagi bangsa Indonesia adalah sebagai sumber nilai yang mengalirkan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, dan moralitas etik. Oleh sebab itu hakekat kehidupan yang dijalani oleh seseorang yang tidak bersandar kepada nilai-nilai keagamaan ibarat buah kehilangan rasa, sepah tak berisi, mengenyangkan tetapi tidak menyehatkan. Sehingga dengan demikian, tata kehidupan masyarakat, maupun lembaga kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya menyelaraskan dirinya dengan sumber nilai keagamaan tersebut. Hidup yang dijalani dengan berpedoman kepada hukum dasar nilai kehidupan yang berpangkal pada nilai keagamaan tersebut, membutir dalam sila kedua Pancasila yang terjalin secara integral dengan sila pertama di atas, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Dalam konteks pemberian atribut kekuasaan kepada kenegaraan, maka tugas dan wewenang negara berdasarkan pokok pikiran keempat tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut:
– negara menjamin dan memberikan kebebasan kepada setiap individu warga negara untuk memilih dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya tersebut menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
– negara memelihara pluralitas hidup beragama, dengan menjaga kerukunan, toleransi, dan sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda;
– negara hendaknya tidak mengeluarkan semacam kebijakan maupun peraturan yang dapat melukai nilai-nilai keagamaan masyarakat.
Mengenai hal tersebut di atas, cita hukum juga berfungsi sebagai:

a. dasar-konstitutif untuk membentuk hukum. Artinya tanpa citahukum, segenap kaidah hukum kehilangan maknanya sebagai hukum;

b. tolok ukur regulative untuk mengkaji adil-tidaknya suatu hukum positif.

Berangkat dari pemikiran tersebut diatas, dapat dimengerti bahwa dalam pandangan filsafat Pancasila, keadilan merupakan keseimbangan antara kewajiban dan hak yang lahir dari suatu relasi saling memberi sebagai norma dasar perilaku yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, berbicara mengenai keadilan, akan berhadapan secara langsung dengan masalah kewajiban dan hak-hak masyarakat.

Kewajiban merupakan pengatur sosial yang original dalam kebersamaan, kewajiban memberi kepada lingkungan. Dari interaksi saling memberi seperti yang dipaparkan dimuka, terungkap pengertian hak, yaitu hakseseorang adalah hasil terlaksananya kewajiban orang lain yang berelasi ekuivalensi dengannya.

Kedudukan hak adalah derivat dari kewajiban, yang merupakan pertalian hubungan antara sesama anggota masyarakat, dengan demikian kuncinya adalah relasi. Seseorang tidak akan menuntut suatu hak kalau dirinya tidak melaksanakan suatu kewajiban memberi.

Dalam filsafat Pancasila kedudukan hak harus dilaksanakan dalam konteks keseluruhan untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau individu, melainkan keseluruhan rakyat atau intersubjektif. Dalam kaitannya dengan tema penulisan ini, secara sederhana penulis mencoba merefleksikan keadilannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam merefleksikan keadilan tersebut, penulis akan mepergunakan ajaran filsafati sejarah dalam konteks sosiologik.

Dalam sejarah manusia, setidaknya ada tiga pola pandangan tentang kaitan hukum-keadilan. Pola pertama, memandang hukum sebagai bahasa yuridis dari suatu konsep keadilan (adanya kaitan langsung). Dalam pandangan ini, konsep keadilan dipandang tunggal. Berkaitan dengan hal tersebut konteks sosiologisnya adalah masyarakat yang masih homogen. Perdebatan dalam proses perumusan hukum hanya dipandang sebagai perdebatan tentang batasan.

Dengan berjalannya waktu, masyarakat makin plural, perkembangan ini memunculkan pola kedua, yang melihat hukum sebagai hasil kompromi dari beragam konsep keadilan.

Dalam pola kedua ini melihat perdebatan dalam perumusan hukum adalah upaya mengkompromikan konsep-konsep keadilan yang beraneka sebagai isi hukum.

Pola ketiga, mengakui sifat kompromis hukum, tetapi lebih jauh lagi melihat kesetaraan dan kebebasan dalam berkompromi tidak bisa diandaikan begitu saja, hal ini berkait pada perkembangan masyarakat secara sosio ekonomis yang diilhami oleh perkembangan kapitalisme, dan warna neo liberalisme, yang memunculkan gejala penumpukan dan penguasaan modal dalam sekelompok orang.

Dalam merefleksikan keadilan, yang menyemangati keluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2004 tersebut di atas, pengambil keputusan dikuasai oleh pola pertama yaitu hukum dipandang sebagai bahasa yuridis yang tunggal sebagai konsep keadilan (positivisme hukum).

Apabila dikaitkan dengan keadilan dalam pandangan filsafat Pancasila, yang memandang keadilan sebagai keseimbangan antara kewajiban dan hak yang lahir dari suatu relasi saling memberi sebagai norma dasar perilaku yang menggerakkan kehidupan masyarakat, menurut penulis keputusan yang mengabulkan permohonan uji materil (membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002) tidak akan pernah terjadi. Penulis sangat mendukung pendapat para hakim yang tidak setuju untuk mengabulkan uji materil tersebut yang menyatakan bahwa penerapan secara retoaktif merupakan tuntutan keadilan karena dipandang perbuatan pengeboman di Bali sangat bertentangan dengan moral manusia.

Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur, keputusan Mahkamah konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan dan atau meletakkan kembali Pancasila secara intergral-interaktif dengan Pembukaan UUD 1945. artinya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna, Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, dan dieksplorasi sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya.6

 

3. Kesimpulan
Kontroversi keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi berimbas kepada suatu pertanyaan. Apakah Penegakan Hukum harus didahulukan ketimbang rasa keadilan.

Berkaitan dengan tema pembahasan makalah ini penulis berkesimpulan bahwa penegakan keadilan dalam konteks Pembatalan Keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002 adalah lebih menekankan aspek positivisme hukum ketimbang prinsip keadilan itu sendiri, sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya dianggap sebagai lembaga terakhir pencari keadilan justru menjadi lembaga yang menegakkan hukum tanpa rasa keadilan (enforce the law without justice).

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Besar, Pancasila Ideologi Terbuka; Pengertian, Batasan dan Strategi Interaksinya, Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, 1997.

_____________, Metoda Berpikir Integral, Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila,, 2004.

_____________, Filsafat Pancasila, Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila,, 2004.

_____________, Metoda Filsafat, Catatan Kuliah, Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila,, 2004.

_____________, Metoda Berpikir Integral, Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila,, 2004.

_____________, Keberlakuan Hukum Positif, Catatan Kuliah, Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila,, 2004.

Arief Sidharta, Hukum Dan Logika, Alih Bahasa, Bandung, Alumni, 2002.

Mahadi, Falsafah Hukum; Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2003.

Armada Riyanto, Positivisme Hukum Mahkamah Konstitusi (Kritik Atas Pembatalan UU Antiteroris Bom Bali), Kompas, 2004.

Amir Syamsudin, Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan, Kompas, 2004.

Selo Soemardjant, Relevansi Antar Rasa Keadilan Masyarakat Dan Semangat Kebangsaan, Simposium Hukum 2000 ILUNI-FH. Rann Room Hotel Indonesia, 2000.

A. Sudiarja, Pengertian Filsafat (Barat) dan Pengumulannya Dengan Kehidupan Konkrit, http://www.dbp.gov.my. 1999.

Heriyadi, Hukum-Hukum Descartes, Suatu Terjemahan, http://www.tf.itb.ac.id. 1999.

Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach dan Achir Filsafat Klasik Jerman (Materialisme dan Idealisme), http://www.marxist.com. 1999.

Donny Gahral Adian, Demokrasi, Pemilu, Dan Keadilan, http://www.kompas.co.id. 1999.

http://www.kompas.co.id. Elit Politik Kehilangan Hati Nurani, 1999.

Ardi Kapahang dkk, Moralitas Kaum Terdidik: Suatu Tinjauan Filsafat Pendidikan, http://rudyct.250x.com. 1999

http://www.geocities.com. Pidato Soekarno: Lahirnya Pancasila.

Hidayat Nur Wahid, Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, WWW.majalahsaksi.com, 2004.

Mirza Nasution, Formatisasi Kedaulatan Rakyat, www.waspada.co.id, 2004.

 

1 Tulisan ini telah dipresentasikan dalam suatu seminar terbatas Forum Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada tahun 2004.

2 Disenting opinion ini diartikan terhadap perbedaan-perbedaan pendapat oleh para pengambil suatu keputusan (biasanya pengadilan) dalam memutuskan suatu kasus atau perkaran.

3 Lihat MK Batalkan UU Antiterorisme Bom Bali, Kompas, 24 Juli 2004.

4 Mengenai ideology terbuka, harus dinilai berdasarkan struktur ideologinya, apakah bersifat terbuka atau tertutup. Lihat Abdulkadir Besar, Pancasila Ideologi terbuka (pengertian, batas dan srategi interaksinya), (Jakarta, Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, 1997), hal. 14.

5 Abdulkadir Besar, op cit, hal. 3.

6 Kalimat terakhir diungkapkan oleh Koento Wibisono Siwomiharjo. Dalam Seminar Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universita Diponegoro Semarang.

 

Translate »
Free WordPress Themes, Free Android Games